BUMN Bersama IFC Perbaiki Kinerja Direksi

BUMN Bersama IFC Perbaiki Kinerja Direksi

Kementerian BUMN Bersama IFC Perbaiki Kinerja Direksi yang dibuat demi memperbaiki peran dan profesionalitas direksi dan dewan komisaris BUMN. Nota Kesepahaman tersebut BUMN Bersama IFC (International Finance Corporation) terkait tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG).

BUMN Bersama IFC Perbaiki Kinerja Direksi

“Dengan semakin membaiknya GCG tersebut, kami yakin ke depan akan berpengaruh positif bagi BUMN. Terutama dalam hal mendorong efisiensi dan efektifitas operasional. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN, diharapkan berdampak pada peningkatan kinerja dan daya saing BUMN. Ucap Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin, Senin (13/7).

Budi menjelaskan kerja sama yang dilakukan nantinya berbentuk pelatihan tata kelola dan penilaian tata kelola perusahaan. Pelatihan juga mencakup pemberian masukan serta rencana perbaikan untuk memperkuat tata kelola perusahaan pada BUMN sesuai dengan standar internasional.

Dilihat juga : Gunakan Teknik Ini Agar Bisnis Anda Cepat Dikenal Orang!

Ia menambahkan dalam pelaksanaan nota kesepahaman tersebut nantinya IFC diperkenankan menggunakan sumber daya World Bank Group.

Ia berharap dengan penandatanganan tersebut, BUMN dapat memperluas investasi, memperbaiki penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan produk domestik. Hal ini diyakini meningkatkan nilai ekonomi dan sosial serta peningkatan investasi dan pengembangan talenta.

“Penandatanganan ini menjadi perwujudan semangat kolaborasi dari para pemangku kepentingan dan sekaligus membawa semangat profesionalisme BUMN yang berorientasi menjadi pelaku usaha kelas dunia,” paparnya.

Lebih lanjut, Country Manager IFC untuk Indonesia, Malaysia dan Timor Leste Azam Khan menyebut nota kesepahaman bersama ini penting dilaksanakan mengingat nilai aset BUMN melebihi setengah dari PDB Indonesia.

Memperbaiki tata kelola, lanjutnya, adalah kunci untuk mendukung operasional BUMN dan memenuhi kebutuhan investor akan efisiensi, akuntabilitas, dan berperan penting dalam memperoleh persetujuan atas arah kebijakan perusahaan.

“Kami menghargai komitmen Kementerian BUMN untuk meningkatkan standar tata kelola perusahaan di Indonesia,” katanya.

Comments are closed.