Langkah Kebijakan Jokowi Mengenai Anggaran Dana Desa 2021

Langkah Kebijakan Jokowi Mengenai Anggaran Dana Desa 2021

Langkah Kebijakan Jokowi Mengenai Anggaran Dana Desa 2021

Langkah Kebijakan Jokowi Mengenai Anggaran Dana Desa 2021, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp796,3 triliun. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 (RAPBN 2021).

Jokowi mengatakan dengan anggaran tersebut, terdapat tujuh arah kebijakan yang akan dilakukan. Pertama, mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional. Melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi. Dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.

Alokasi tersebut turun sekitar 7,07 persen dari Rp856,9 triliun pada APBN 2020. Namun, jumlahnya meningkat 4,23 persen dari Rp763,92 triliun dari APBN Perubahan 2020 akibat realokasi anggaran dalam rangka penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19.

Kepala negara mengatakan alokasi transfer ke daerah akan digunakan untuk mengimplementasikan beberapa kebijakan. Pertama, mendukung langkah pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional.

“Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi dampak COVID-19,” jelas Jokowi.

Kebijakan ketiga, ujar Jokowi, mengarahkan 25 persen dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM. Lalu keempat, memfokuskan penggunaan dana insentif daerah (DID) untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM.

“Kelima, refocusing dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK fisik yang bersifat reguler dan penugasan,” ucap dia.

Keenam, DAK non-fisik juga mendukung penguatan SDM pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar, serta tambahan sektor strategis lainnya, seperti dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal, serta dana pelayanan ketahanan pangan.

“Seperti dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal, serta dana pelayanan ketahanan pangan,” tuturnya.

Ketujuh, mempertajam alokasi dana desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas. Mulai dari teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan desa wisata, hingga mendukung ketahanan pangan.

Berbeda dengan sidang tahunan MPR sebelumnya, sidang tahunan MPR 2020 kali ini, presiden dan wakil presiden terdahulu hadir secara virtual. Sidang tahunan MPR RI yang digelar mulai Jumat pukul 09.00 WIB ini, hanya dihadiri 161 anggota dewan, dari 170 anggota DPR yang hadir secara fisik. Sementara, sebanyak 274 anggota hadir secara virtual.

Menurut data DPR, undangan untuk kehadiran langsung hanya 310 tamu, dengan rincian 170 pimpinan, anggota, dan perangkat DPR. DPD sebanyak 48 orang, termasuk pimpinan dan perwakilan daerah. Dari MPR dan sisanya adalah tamu undangan dari menteri dan pejabat lembaga lainnya.

Jika tahun lalu dibagi menjadi tiga sesi, agenda sidang tahunan MPR 2020 dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama pidato kenegaraan presiden yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga pukul 10.45 WIB. Kemudian, sesi kedua atau sesi siang dilanjutkan dengan pidato nota keuangan pemerintah dalam rangka penyampaian APBN 2021, dimulai pukul 14.00 sampai 16.00 WIB.

Adapun jajaran pejabat negara yang hadir dalam sidang tahunan antara lain Wakil Preiden Ma’ruf Amin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menhan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, seluruh jajaran pimpinan MPR RI, serta seluruh jajaran pimpinan DPR RI.

Dalam sidang tersebut, hadir juga secara virtual Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden kelima RI Megawati Sukarnoputri. Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Wakil Presiden keenam RI Tri Sutrisno, Wakil Presiden kesembilan RI Hamzah Haz. Dan Wakil Presiden ke-10 RI dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

Comments are closed.