OJK Terbitkan Aturan Perbankan Baru

OJK Terbitkan Aturan Perbankan Baru

OJK Terbitkan Aturan Perbankan Baru – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan 3 peraturan baru terkait bank umum yang mencakup aturan mengenai bank digital, produk bank, dan penilaian kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

image 1617364785 - OJK Terbitkan Aturan Perbankan Baru

Ketiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) itu adalah POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, dan POJK No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Menurut http://stof-dk.com/ Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, ketiga POJK tersebut diterbitkan untuk menyesuaikan kebutuhan seiring kondisi dinamika global, perubahan landscape, dan ekosistem perbankan.

Ketiga POJK tersebut juga diharapkan bisa menjawab tantangan dan tuntutan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Sehingga diperlukan penerapan pola pengaturan berbasis prinsip (principle based). Agar peraturan dapat lebih fleksibel (agile), dan mengantisipasi perubahan ke depan (forward looking), serta menjadi acuan yang operasi industri perbankan.

POJK Bank Umum dan POJK Penyelenggaraan Produk Bank menekankan akselerasi transformasi digital yang dapat menjadi insentif bagi bank dalam mendorong inovasi produk perbankan sehingga dapat mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi, dan menjadi panduan dalam pengembangan industri perbankan, khususnya aspek kelembagaan.

POJK Bank Umum mencakup ketentuan bank digital

Dalam POJK No. 12/POJK.03/2021, OJK menetapkan persyaratan pendirian bank baru dan aspek operasional. Mencakup antara lain penyederhanaan dan percepatan perizinan pendirian bank. Jaringan kantor, pengaturan proses bisnis termasuk layanan digital ataupun pendirian bank digital, sampai dengan pengakhiran usaha. POJK ini bertujuan untuk menguatkan aturan kelembagaan.

Menurut http://94.237.65.201/ Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana mengatakan POJK ini juga mempertegas pengertian Bank Digital yaitu bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi produk dan layanan (incumbent), ataupun melalui pendirian bank baru yang langsung berstatus full digital banking.

Namun POJK ini tidak menambah beban aturan baru kepada bank. Sebaliknya, POJK ini menjadi payung pengaturan bagi bank dalam melakukan transformasi dan akselerasi digital. Penyederhanaan dan efisiensi jaringan kantor, serta memberikan kesempatan bagi bank khususnya bank berbadan hukum Indonesia untuk saling bersinergi dalam rangka peningkatan efisiensi dan perluasan layanan.

Comments are closed.